Berita Nasional , Jakarta - Panglima TNI Jenderal Hadi Tjahjanto menyatakan pihaknya akan ikut menyusun draf Peraturan Presiden terkait pelibatan TNI di Koopsusgab dalam perihal memberantas terorisme. Dengan adanya Perppres itu, Koopsusgab akan menjadi pasukan yang siap digerakkan dengan merujuk pada UU Terorisme sebagai BKO Kepolisian dalam penanggulangan aksi terorisme.
Namun, pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme nantinya tergantung dari skala ancaman yang timbul dari suatu aksi teror. TNI akan dikerahkan jika menghadapi aksi teror tingkat tinggi. Tingkat ancaman itu akan diatur dalam Perpres.
"Nanti dalam peraturan presiden drafnya kita yang bikin ya," kata Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5) malam.
Hadi menambahkan, TNI juga akan terlibat dalam segala operasi penanggulangan terorisme, mulai dari pencegahan, penindakan hingga pemulihan.
"Dimulai dari pencegahan, kemudian penindakan dan pemulihan. Jadi kita melihat kalau sudah ada tanda-tanda mengarah kepada serangan, itu kita sudah mulai bertindak. TNI harus menjadi fungsi itu, penangkal, penindak dan pemulih," terangnya.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan revisi UU Terorisme bisa langsung digunakan setelah disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna mendatang. Pemerintah akan segera menyusun Peraturan Presiden yang mengatur pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme.
"UU sudah dapat digunakan oleh aparat penegak hukum. Lanjutannya nanti kami akan menyusun perpres tentang pelibatan TNI," kata Yasonna.
Nantinya, Presiden Joko Widodo akan memprakarsai penyusunan Perpres tersebut. Dalam perumusan Perpres, kata Yasonna, akan dilibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti Kementerian Pertahanan, TNI, Polri hingga BNPT.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar