Berita Nasional , Jawa Barat - Mantan Kapolda Metro Jaya, Komjen M Iriawan besok akan dilantik menjadi Pj Gubernur Jawa Barat. Wacana awal tahun yang sempat memunculkan pro dan kontra itu ternyata jadi nyata.
Nama M Iriawan yang saat itu berpangkat Irjen dan menjabat Asisten Kapolri Bidang Operasi, muncul sebagai kandidat Pj Gubernur Jabar pada Januari 2018. Nama Iriawan diusulkan bersama dengan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin untuk menjadi Pj Gubernur Sumut. Keduanya diwacanakan akan mengisi posisi gubernur setelah Ahmad Heryawan dan Tengku Erry habis masa jabatannya.
"Dalam pengarahannya, Bapak Wakapolri menyampaikan ada dua perwira tinggi Polri yang dipercaya untuk memimpin sementara dua wilayah provinsi, yaitu Jawa Barat dan Sumatera Utara," ujar Kabag Penerangan Umum Divisi Humas Polri saat itu, Kombes Martinus Sitompul kepada wartawan, Kamis (25/1/2018).
Saat itu, Mendagri Tjahjo Kumolo mengakui dia yang meminta nama-nama tersebut. "Prinsipnya pejabat eselon I. Saya yang minta," kata Tjahjo pada Kamis (25/1/2018).
Tjahjo saat itu berpegang pada UU 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Pasal 201 dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2018. Isinya, untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya.
Sebenarnya Jawa Barat bukan wilayah asing bagi perwira tinggi Polri yang akrab dipanggil Iwan Bule ini. Dia pernah menjadi Kapolda Jabar pada Desember 2013 hingga Juni 2015. Pada September 2016, Iwan Bule diangkat jadi Kapolda Metro Jaya. Saat itu, dia turut terlibat dalam pengamanan langsung dalam rangkaian 'Aksi Bela Islam' yang dikenal dengan aksi 411, 212, 313, jadi fokus kepolisian.
Setelah sekitar setahun menjadi Kapolda Metro, Iriawan dimutasi ke posisi Asisten Operasi Kapolri hingga sekarang. Selama jabatan ini, dia ikut turun dalam evakuasi warga di Papua yang disandera kelompok kriminal bersenjata pada November 2017.
Usulan polisi aktif jadi Pj Gubernur ini lalu menuai pro dan kontra. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat itu bahkan menolak wacana tersebut karena hal itu mengarah pada kecurangan dalam pilkada dengan mengarahkan mesin birokrasi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar