PemainBandarQ Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan sanksi lagi kepada Negara Korea Utara. Dikarenakan mereka terus melakukan Uji Coba Rudal Balistik antarbenua. Terakhir kali mereka melakukannya di tanggal 28 November bulan lalu.
DK PBB mengeluarkan pernyataan melarang semua negara yang tergabung dalam anggota PBB memberikan pasokan minyak bumi ke negara Korea Utara.
DK PBB telah sepakat memberikan sanksi baru ini kepada negara yang dipimpin oleh Kim Jong Un. Kesepakatan ini disetujui Jum'at kemarin tanpa adanya penolakan.
Ada 3 poin utama yang terdapat dalam sanksi baru ini. Selain melarang masuknya pasokan minyak bumi olahan ke Korea. DK PBB juga melarang semua negara anggota PBB untuk mengirim minyak mentah ke Korut. Serta memulangkan semua pekerja dari negara Korut paling lama sampai akhir Tahun 2019. Diharapkan dengan sanksi baru ini, bisa membuat Korea Utara untuk menghentikan percobaan rudalnya.
Amerika Serikat negara yang mengusulkan hukuman untuk memulangkan semua pekerja dari negara Korea Utara. Dengan demikian ini merupakan sanksi ketiga yang diterima Korea Utara dari DK PBB sepanjang tahun 2017. Menginggat ketegangan di Semenanjung Korea ini belum memperlihatkan tanda akan berakhir.
Rancangan sanksi baru ini dikemukakan hari Kamis lalu. Karena mendengar kabar Negara China sedang melakukan negosiasi terkait pasokan minyak dengan negara Korea Utara. Karena selama ini, negara China merupakan satu-satunya negara pemasok minyak untuk Negara Korut.
" Jika Korea Utara melakukan uji coba rudal ini lagi, maka DK PBB akan membuat aturan baru yaitu melarang semua negara melakukan ekspor minyak bumi ke Korea Utara. Inilah pernyataan yang tertulis dalam sanksi DK PBB terbaru itu.
Untuk mencegah Korut diam-diam melakukan impor minyak. Semua anggota DK PBB diberikan izin untuk melakukan pemeriksaan dan memperbolehkan menyita kapal-kapal yang dicurigai membawa muatan yang dilarang masuk ke Korea Utara. Contohnya seperti Truk, Baja, Besi dan Mesin Industri. DK PBB juga melarang negara anggotanya mengimpor makanan, perangkat elektronik, mesin, kayu, kapal, dan batu-batuan dari Negara Korea Utara.
DK PBB juga memberikan sanksi kepada 15 pejabat Korea Utara yang bekerja di bagian perbankan. Nama mereka menambah panjang deretan daftar nama hitam petinggi negara Korut. Termasuk didalamnya kalangan militer. DK PBB melarang semua warga Korut itu mendapat Visa di semua negara. Semua aset mereka juga dibekukan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar